JAKARTA β Hubungan Indonesia dan Singapura sedang diuji oleh dua isu sekaligus: pengurangan ekspor gas pipa dan kabut asap lintas batas dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di tengah polemik, kedua negara memilih jalur diplomasi. Pekan lalu para menteri luar negeri bertemu dan sepakat membentuk gugus tugas bersama.
Pemangkasan pasokan gas dimulai pada Sabtu (24/10/2026). Menurut pejabat energi, volume yang dikurangi sekitar 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD), yaitu 15 dari Natuna dan 16 dari Sumatera. Jumlah itu sekitar 8 persen dari total ekspor gas pipa ke Singapura yang sekitar 409,55 satuan per hari. Satuan volume dalam laporan media berbeda-beda, jadi angka resmi perlu dicek ke Kementerian ESDM atau SKK Migas.
Menko Bahlil Lahadalia menegaskan langkah itu tidak melanggar kontrak karena masih di atas batas minimum yang disepakati dengan pembeli. Ia menyatakan Indonesia menghormati kontrak, tetapi meminta hal itu berlaku timbal balik: "Harus sama-sama menghargai." Ia juga menyebut pemerintah mengevaluasi kontrak ekspor gas dengan negara yang dinilai tidak kooperatif. Kontrak ekspor gas pipa ke Singapura sendiri dijadwalkan berakhir bertahap pada 2028.
Sebelumnya, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengingatkan pentingnya menghormati kontrak komersial. Menlu Singapura Vivian Balakrishnan kemudian menyatakan pengurangan itu masih dalam batas minimum sehingga tidak melanggar kesepakatan, dan kedua negara punya komitmen bersama menghormati kontrak.
Kabut asap membuat Singapura dan Malaysia menyampaikan keluhan. Singapura memanggil perwakilan sejumlah perusahaan yang diduga memiliki titik api di area perkebunan mereka di Indonesia. Di dalam negeri, demonstrasi pekan lalu memprotes penanganan karhutla.
Di tengah suasana itu, Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengimbau jemaah umrah tidak transit lewat Singapura. Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga menuding lembaga investasi Singapura berperan dalam tekanan MSCI terhadap pasar saham Indonesia, tanpa menyertakan bukti. Temasek dan GIC membantah keterlibatan.
Pada Selasa (27/10/2026), Menlu RI Arrmanatha Nasir menerima Vivian Balakrishnan di Jakarta. Keduanya sepakat memperkuat kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi, serta membentuk Gugus Tugas Bersama Penguatan Tanggung Jawab Bisnis Indonesia-Singapura (JTF) untuk menindak perusahaan pelaku karhutla. Vivian juga bertemu Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, pada Rabu (28/10/2026).
Rabu (4/11/2026), Kementerian Luar Negeri menyatakan Menlu memimpin koordinasi lintas kementerian untuk penanganan karhutla lintas batas. Pemerintah menilai JTF dapat memperkuat pertukaran informasi dan rasa saling percaya dengan Singapura.
Kepala BAKOM RI Syahganda Nainggolan mengatakan kepada Reuters bahwa kunjungan Menlu Singapura membuktikan hubungan kedua negara tidak sedang tegang. Menurutnya, pengurangan gas didasarkan kebutuhan dalam negeri dan hanya kebetulan bersamaan dengan situasi yang tampak memanas. Vivian menanggapi dengan nada tenang: "Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar."
Mantan Dubes RI untuk Singapura, Suryopratomo, menilai komentar sejumlah menteri adalah reaksi spontan, bukan cerminan kebijakan pemerintah secara keseluruhan, dan menekankan bahwa kedua negara saling melengkapi. Analis hubungan internasional Dewi Fortuna Anwar menilai perselisihan ini tidak perlu dilihat sebagai krisis besar, tetapi mengingatkan adanya sensitivitas nasionalisme di Indonesia. Pengamat Yohanes Sulaiman menilai tekanan domestik turut memengaruhi retorika pemerintah.
Singapura adalah sumber investasi asing langsung terbesar bagi Indonesia, senilai US$17,4 miliar tahun lalu. Indonesia juga bergantung pada impor bahan bakar dan jaringan kabel internet internasional yang terhubung melalui Singapura. Pada Leaders' Retreat 6 Juli 2026, Presiden Prabowo dan PM Wong menyepakati 26 dokumen kerja sama, yaitu 18 MoU dan 8 dokumen lain, menjelang peringatan 60 tahun hubungan diplomatik. Sebagian kalangan khawatir polemik ini mengganggu pelaksanaannya.
Memuat komentar...