JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11/2026). Keputusan itu diambil sehari setelah Bareskrim Polri menetapkan Listyo sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden telah menandatangani keputusan pemberhentian pada pagi hari. "Salah satu tersangka adalah beliau menjabat Kepala Staf Kepresidenan," ujarnya. Keputusan presiden (Keppres) disebut masih dalam proses administrasi. Untuk mengisi kekosongan, Letjen TNI Ariyo Windutomo, yang sebelumnya Kepala Sekretariat Presiden, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala KSP.

Baca Juga:
Maulid Nabi SAW: Meneladani Akhlak Rasulullah di Tengah Kehidupan ModernAI Jadi Ancaman Baru Stabilitas Keuangan Global

Listyo baru 36 hari menjabat KSP. Ia dilantik pada 1 Oktober 2026, bersamaan dengan pergantian Kapolri dari dirinya kepada Komjen Suyudi Ario Seto setelah DPR menyetujui usulan Presiden. Sebelumnya, Listyo memimpin Polri sejak Januari 2021, atau sekitar lima tahun delapan bulan.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan tiga tersangka pada Selasa (3/11/2026) malam. Selain Listyo, dua tersangka lain adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan sekretaris pribadinya, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Ketiganya ditahan di Rutan Mabes Polri.

Menurut penyidik, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa mengikuti prosedur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan tanpa kaitan dengan penegakan hukum. Jejak log sistem disebut dihapus pada Oktober 2026. Sasaran dugaan penyadapan meliputi Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, hingga pengusaha.

Penyidik menyangkakan Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP baru serta ketentuan dalam UU ITE tentang perubahan atau penghilangan informasi elektronik. Ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menyebut penyidik telah memiliki alat bukti permulaan yang cukup, termasuk keterangan saksi serta ponsel dan alat penyadap yang disita.

Mensesneg menyatakan dugaan tindakan para tersangka dapat mengarah pada perbuatan makar karena menyangkut keselamatan kepala negara dan kebocoran informasi negara. Dari DPR, Partai Gerindra mendesak polisi mengungkap pihak yang memerintahkan penyadapan. Dewan Pertimbangan Presiden juga meminta kasus diusut secara transparan.

Dari kepolisian, Irwasum Polri Komjen Asep Edi Suheri menegaskan perkara ini merupakan perbuatan oknum, bukan kebijakan institusi.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai dugaan penyadapan ini sebagai salah satu kejahatan paling serius dalam sejarah Polri karena menyasar kepala negara. Ia juga meyakini hasil penyadapan mengalir ke pihak tertentu dan akan terungkap di persidangan. Pernyataan ini merupakan pendapat Mahfud dan belum menjadi temuan resmi penyidik. Mahfud turut mendorong Presiden bersikap lebih tegas: "Ayo, Pak Presiden, gembirakan rakyat dengan ketegasan yang lebih banyak lagi."

Perlu dicatat, para tersangka belum diadili. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku, dan Bareskrim menyatakan penyidikan masih tahap awal serta berjalan profesional, transparan, dan akuntabel. Sebelum penetapan tersangka, Listyo sempat menyatakan statusnya masih polisi aktif dan baru pensiun pada 2027. Belum ada informasi resmi mengenai proses etik atau pemberhentian dari dinas kepolisian.