Setiap awal bulan, publik disuguhi angka inflasi dari Badan Pusat Statistik. Angka itu biasanya dibaca sekilas, lalu dilupakan. Tetapi inflasi Oktober 2026 layak dibaca lebih pelan. Inflasi bulanan tercatat 0,22 persen dan inflasi tahunan 3,23 persen. Secara statistik, angka itu masih dalam rentang sasaran pemerintah. Namun, angka rata-rata sering menyembunyikan siapa yang paling merasakan kenaikan harga.
Inflasi tidak jatuh merata
Inflasi umum adalah rata-rata dari seluruh keranjang belanja nasional. Rumah tangga tidak membelanjakan uangnya secara rata-rata. Keluarga berpendapatan rendah menghabiskan porsi pendapatan yang jauh lebih besar untuk beras, cabai, minyak goreng, dan lauk. Padahal kelompok inilah yang mendorong inflasi. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi tahunan 4,82 persen dan menyumbang 1,40 persen dari inflasi umum.
Artinya, bagi keluarga yang mayoritas belanjanya untuk dapur, inflasi yang dirasakan bisa lebih tinggi daripada 3,23 persen. Di sinilah literasi ekonomi menjadi penting. Warga yang paham bahwa “inflasi umum” berbeda dari “inflasi keranjang belanja saya” akan lebih kritis menilai klaim bahwa semuanya baik-baik saja.
Variasi antardaerah memperkuat hal itu. Inflasi tahunan Jakarta 2,52 persen, terendah se-Indonesia, sedangkan Sumatera Selatan mencatat 2,87 persen secara tahunan dan 0,44 persen secara bulanan. Satu angka nasional tidak bisa mewakili pengalaman warga di setiap daerah.
Respons pemerintah: perlu, tetapi bersifat tambal sulam
Pemerintah merespons dengan menyatakan inflasi masih terkendali. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah tidak khawatir, dan mengandalkan bantuan beras 30 kilogram per keluarga, bansos sekitar Rp30 triliun, serta diskon menjelang Nataru. Langkah ini masuk akal dalam jangka pendek karena melindungi daya beli kelompok rentan menjelang akhir tahun.
Tetapi bantuan adalah obat pereda gejala, bukan pengobatan penyebab. Penyebab struktural inflasi pangan, seperti produksi yang bergantung cuaca, distribusi yang panjang, dan cadangan yang terbatas, tidak selesai oleh bantuan musiman. Pertanyaan yang lebih penting bagi publik adalah apakah ada rencana yang membuat harga pangan tidak mudah bergejolak.
El Nino: alarm yang jangan diabaikan
Ujian sesungguhnya mungkin ada di depan. BMKG memprediksi El Nino berpotensi bertahan hingga awal 2027, dan BPS memproyeksikan produksi beras Agustus–Oktober 2026 turun 0,9 persen menjadi 9,33 juta ton. Ekonom Bank Permata, Faisal Rachman, memperkirakan inflasi pangan bisa melonjak hingga 4,38 poin persentase pada 2027 di bawah skenario El Nino kuat tanpa intervensi pemerintah.
Kata kuncinya adalah “tanpa intervensi”. Risiko ini bisa dikelola, tetapi hanya jika persiapan dimulai sekarang: cadangan pangan, operasi pasar, kelancaran logistik antardaerah, dan dukungan bagi petani menghadapi kemarau. Menunggu harga naik baru bertindak biasanya berakhir dengan kebijakan yang mahal dan terlambat.
Tiga hal yang layak diminta publik
- Transparansi data. Publik berhak melihat inflasi menurut kelompok pendapatan dan daerah, bukan hanya angka nasional.
- Rencana mitigasi El Nino yang terukur. Targetnya perlu jelas: berapa cadangan beras, kapan operasi pasar, dan siapa penanggung jawabnya.
- Perlindungan petani dan konsumen sekaligus. Harga yang terlalu rendah merugikan petani, harga yang terlalu tinggi merugikan konsumen. Kebijakan yang baik mencari titik seimbang, bukan memilih salah satu.
Penutup
Angka inflasi 3,23 persen bukan alasan untuk panik, tetapi juga bukan alasan untuk lengah. Ekonomi yang sehat tidak hanya diukur dari pertumbuhan dan angka rata-rata, tetapi dari seberapa mudah warga biasa mengisi dapur mereka. Menuntut data yang terbuka dan kebijakan yang antisipatif adalah bagian dari kewarganegaraan yang melek ekonomi.
Memuat komentar...