JAKARTA β Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi salah satu persoalan serius yang dihadapi Indonesia menjelang pergantian musim. Pemerintah terus meningkatkan upaya pemadaman di sejumlah wilayah, sementara dampak kabut asap dan ancaman gangguan kesehatan masyarakat menjadi perhatian nasional.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa hingga 29 Oktober 2026 tercatat sebanyak 2.236 kejadian bencana di Indonesia. Dari jumlah tersebut, bencana hidrometeorologi mendominasi dengan persentase 99,19 persen.
Karhutla menjadi jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak, yakni 1.040 kejadian. Berikutnya adalah banjir sebanyak 590 kejadian, cuaca ekstrem 340 kejadian, kekeringan 125 kejadian, dan tanah longsor 109 kejadian.
Untuk mempercepat penanganan, BNPB menyiagakan 59 armada udara yang terdiri atas 24 unit pesawat patroli, CASA, dan operasi modifikasi cuaca, serta 35 helikopter water bombing.
Sebanyak 52 armada ditempatkan di enam provinsi prioritas, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Jambi, dan Riau. Sementara tujuh armada lainnya disebar ke sejumlah wilayah, termasuk Jawa Timur, Lampung, dan Papua.
Titik Panas Mulai Menurun, Penanganan Tetap Diperkuat
Selain pemadaman langsung, pemerintah juga melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk membantu meningkatkan potensi hujan di wilayah terdampak.
BNPB mencatat pelaksanaan 16 sorti penerbangan dengan total 22.600 kilogram bahan semai berupa dry ice dan natrium klorida (NaCl) pada 28 Oktober 2026.
Di wilayah Papua Selatan, operasi modifikasi cuaca juga dilakukan untuk membantu penanganan kebakaran di Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.
Upaya tersebut mulai menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan pemantauan satelit yang disampaikan BNPB, jumlah titik panas mengalami penurunan dari 1.169 titik menjadi 875 titik, kemudian 295 titik, hingga terakhir tercatat 65 titik.
Meski demikian, penurunan titik panas tidak berarti ancaman karhutla telah berakhir. Kondisi cuaca dan karakteristik lahan gambut masih menjadi tantangan dalam proses pemadaman.
Kabut Asap Picu Desakan Publik
Persoalan karhutla juga mendapat perhatian luas dari masyarakat. Pada 28 Oktober 2026, ratusan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil menggelar demonstrasi di Jakarta dan sejumlah kota lainnya.
Dalam laporan Reuters, aksi tersebut menyoroti penanganan kebakaran hutan oleh pemerintah serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sejumlah demonstran mendesak pemerintah menetapkan kebakaran tersebut sebagai bencana nasional.
Reuters juga melaporkan bahwa fenomena El NiΓ±o memperburuk kondisi kebakaran karena meningkatkan kekeringan dan kerentanan lahan gambut terhadap api.
Pemerintah menyatakan telah menindak perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran, menyalurkan bantuan ke provinsi terdampak, serta melanjutkan pemantauan dan penanganan di lapangan.
Masyarakat Diminta Tetap Waspada
Di tengah penanganan karhutla, BNPB turut mengingatkan adanya potensi bencana hidrometeorologi basah seiring peralihan musim kemarau menuju musim hujan.
Kemunculan Bibit Siklon Tropis 91B dan perubahan kondisi atmosfer menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.
Masyarakat diimbau mengikuti informasi resmi dari instansi terkait, menghindari aktivitas pembakaran lahan, serta menggunakan perlindungan pernapasan apabila berada di wilayah terdampak asap.
Penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan respons cepat dari pemerintah, tetapi juga pengawasan berkelanjutan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat untuk mencegah kebakaran berulang.
Memuat komentar...